Hewan purba Komodo di Pulau Rinca. Foto: Zoe Monica

Oleh: ZOE MONICA KENCHANA JAYA
Dokter Gigi, dan Penggemar Wisata Bahari

Beberapa pekan terakhir, di jagad media sosial ramai diperbincangkan soal rencana pemerintah dan swasta ingin melakukan investasi di Pulau Rinca, kawasan Taman Nasional Komodo. Investasi pemerintah berupa pembangunan sejumlah infrastruktur skala senilai Rp 902,47 miliar. Benarkah investasi tersebut bisa menjadi madu bagi kawasan wisata itu?

Pembangunan infrastruktur tersebut menurut Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono direncanakan secara terpadu melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Yang dibangun antara lain dermaga, sistem pengelolaan air minum, jalan gertak, pusat informasi, pos istirahat, pos jaga dan pengaman pantai.

Infrastruktur yang dibangun pemerintah ini sepertinya hanya penunjang. Maklum, saat yang sama ada pula pemberian izin investasi pengelolaan Pulau Rinca bernama investasi sarana pariwisata alam kepada perusahaan swasta, yakni PT Sagara Komodo Lestari dengan lahan seluas 22,1 hektar. Di atas lahan itu, investor swasta ini ingin membangun kurang lebih sembilan jenis fasilitas antara lain villa, restoran, penginapan dan kantor.

Perlu diingat bahwa Rinca bukanlah pulau yang besar. Pulau yang menjadi salah satu habitat Komodo itu memiliki luas hanya 198 kilometer persegi. Dengan luas hanya seperti itu, maka investasi ini bukankah hanya akan mempersempit ruang gerak hewan komodo dan hewan lainnya di Pulau Rinca?

Kawasan Komodo dijadikan  taman nasional sesungguhnya sebagai salah satu upaya untuk melindungi hewan purba raksasa, satu-satunya warisan dunia ini dari kepunahan. Data pengelola Taman Nasional Komodo menyebutkan pada tahun 2018 populasi hewan ini sebanyak 2.897 ekor. Jumlah ini menurun dibanding tahun 2014 sebanyak 3.093 ekor. Dari populasi itu, sekitar 36 persen tersebar di Pulau Rinca, sedangkan di Pulau Komodo sekitar 59 persen. Sisanya berada di Pulau Gili Motang, Pulau Nusa dan Pulau Padar.

Dalam beberapa tahun terakhir, Komodo telah menjadi magnet yang luar biasa bagi wisatawan dari seluruh penjuru dunia. Pada tahun 2018, misalnya, kurang lebih 176.830 orang wisatawan asing yang berkunjung ke kawasan Komodo, dimana 9,17 persen di antaranya datang menggunakan kapal pesiar (cruise).

Keunikan parwisata di kawasan perairan Komodo adalah kumpulan pulau-pulau kecil yang cukup banyak dengan letaknya tidak terlalu berjauhan. Masing-masing pulau memiliki pantai yang indah dan menawan dengan laut yang bersih disertai taman laut yang menarik. Para wisatawan bisa menghabiskan waktu berhari-hari di atas kapal kayu (phinisi) sembari mengunjungi lokasi-lokasi yang menarik di kawasan itu. Ini yang berbeda dengan tempat wisata lain di Indonesia, termasuk Bali.

Melihat potensi yang besar ini, pemerintah pun menetapkan Labuan Bajo sebagai satu dari 10 destinasi baru pendamping Bali. Tujuannya untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara hingga 25 juta orang pada tahun 2024. Itu sebabnya, salah satu dukungan infrastruktur premium dilakukan dengan membangun sarana dan prasarana wisata alam di Pulau Rinca.

Rinca dalam bahaya

Selama ini sudah banyak studi dari para ahli dan pegiat lingkungan tentang dampak industri pariwisata terhadap ekosistem lingkungan di suatu kawasan. Studi-studi tersebut umumnya mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur skala besar di sebuah kawasan taman nasional cenderung menimbulkan degradasi lingkungan.

Habitat flora dan fauna  di dalam kawasan itu menyempit. Polusi meningkat, apalagi diperparah dengan pembuangan limbah yang tidak terkendali. Kondisi ini memberi efek negatif pada udara, tanah, dan air di wilayah destinasi wisata tersebut. Emisi gas yang dibuang dapat menyebabkan pengasaman lingkungan yang dapat merusak situs destinasi warisan dunia dan hutan, bahkan di beberapa destinasi wisata lain hujan asam merusak bangunan dan monumen dengan nilai bersejarah, serta ditemukannya zat beracun di dalam tanah. Ancaman lain yang dapat ditimbulkan adalah masalah kabut asap.

Polusi suara atau kebisingan yang dihasilkan alat pembangunan dapat menyebabkan kepanikan pada hewan sehingga meninggalkan habitatnya dan menyebar, mengganggu pola migrasi. Bukan tidak mungkin mengarah pada desersi bayi, termasuk bayi hewan yang baru lahir, belum lagi jejak karbon yang dihasilkan.

Pembangunan infrastruktur dekat pantai juga akan dipengaruhi moda transportasi dan lalu lintas laut (yang menyebabkan adanya konsumsi bahan bakar). Hal ini pula yang dapat menyebabkan pencemaran air sehingga  merusak reputasi dan kualitas destinasi di mana elemen air menjadi daya tarik utama.

Di sisi lain, kehadiran manusia di lokasi tempat tinggal satwa liar menciptakan respons monumental, yang pada gilirannya akan meresap ke seluruh ekosistem – seperti efek riak. Respons ini bervariasi dalam derajatnya, tergantung pada spesies, jenis kelamin, tahap pemuliaan, dan habitat. Tetapi, dalam kebanyakan kasus, interaksi dengan manusia tidak terduga dan dapat menyebabkan rangsangan tidak alami dan peningkatan denyut jantung – baik karena ketakutan atau hanya stres biasa. Ini diilustrasikan dalam studi yang dilakukan pada penguin Adélie oleh Boris M. Culik.

Ada pula aktivitas manusia menghasilkan sejumlah besar sampah dan limbah. Di daerah wisata padat penduduk terutama di daerah pantai, industri pariwisata dan over tourism memberikan efek stres pada lingkungan akibat kurangnya pembuangan limbah yang tepat. Pantai dan laut masih dianggap sebagai halaman belakang rumah, sehingga menjadi tempat pembuangan sampah.

Tempat – tempat destinasi wisata dengan sistem ramah lingkungan yang rapuh dapat memberikan tekanan pada ekosistem. Dengan begitu banyak wisatawan yang melakukan perjalanan setiap tahun menjadi semakin sulit untuk mengabaikan dampak pariwisata terhadap planet kita dan hewan-hewan yang berdampingan dengan kita. Setiap hari, kita melihat infrastruktur yang lebih akomodatif dibangun dan lebih sedikit daerah yang tidak tersentuh untuk dilindungi dan dilestarikan.

Pariwisata seharusnya tidak memiskinkan lingkungannya untuk memastikan pola perjalanan pariwisata yang berkelanjutan. Dalam hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertugas sebagai garda terdepan dalam upaya penyelamatan ekosistem pada situs warisan dunia.

Menjaga lingkungan dan mempertahankan bentuk alam yang berkelanjutan adalah hal terpenting bagi industri pariwisata karena kualitas lingkungan mempengaruhi sektor ini. Selain itu, keputusan yang diambil saat ini harus berorientasi pada kehidupan ekosistem jangka panjang, dengan demikian dapat memberikan kesempatan bagi generasi mendatang untuk mengunjungi destinasi wisata yang sama seperti saat ini.

Belajar dari kenyataan di berbagai tempat, maka bisa dipastikan bahwa Pulau Rinca dalam bahaya. Ekosistem Rinca bakal sangat terganggu dengan kehadiran investasi swasta yang ingin membangun berbagai jenis fasilitas  berkelas premium tersebut.

Sejak 2003, kawasan Taman Nasional Komodo memang sudah diincar pemodal. Dengan dalih pengembangan usaha pariwisata alam,  sudah tujuh perusahaan diberikan izin, tetapi tidak satu pun yang berhasil. Yang terjadi adalah sumber daya publik dicaplok dan warga terpinggirkan.

Itu sebabnya, kehadiran investasi saat ini di Pulau Rinca juga dikhawatirkan memberikan racun lagi. Racun bagi hewan komodo. Racun bagi Taman Nasional Komodo. Bahkan, racun bagi masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) setempat. Sungguh memprihatinkan. ***

Editor: Jannes Eudes Wawa

Baca juga:

Sepeda, Tambora dan Covid-19

1 COMMENT

  1. Tolak pembangunan sarana penginapan di Rinca dan pulau2 sekitarnya! Berdayakan pengusaha lokal, penginapan/hotel dan pemilik kapal utk lebih berkembang, mengedukasi agar standar2 kenyamanan, keamanan, kebersihan terpenuhi, dengan tetap mempertahan Rinca, kawasan LBJ umumnya tetap eksotik sbg kawasan wisata “petualangan”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here